Tuntutan CPD-RDTL untuk melakukan dialog dengan Pemerintah dan Unmiset akhirnya terlaksana pada 25 Januari 2003 lalu. Dialog yang diprakarsai Presiden Xanana Gusmão itu diikuti oleh hampir semua pimpinan CPD-RDTL dan pengikutnya dengan Pemerintah dan UNMISET (Misi Dukungan PBB di Timor Leste, pengganti UNTAET). Berhasilkah dialog tersebut menyelesaikan “konflik politik” di antara kelompok-kelompok politik? Kepada Direito, beberapa anggota komisi penyelenggaranya mengatakan bahwa dialog tersebut berhasil karena bisa mempertemukan para pihak yang selama ini berbeda pendapat dalam satu forum dialog untuk membicarakan pemecahan masalah di antara mereka. Keberhasilan mengajak pihak-pihak yang bertikai untuk saling berdialog, yang sebelumnya lebih suka saling menuduh dan saling mencaci di muka publik, memang bisa dianggap sebagai salah satu hasil dari dialog itu.

Salah satu aksi protes anggota CPD-RDTL terhadap pemerintah RDTL(Foto Rogério Soares)

Namun, ada pula pendapat yang menilai dialog tersebut belum bisa disebut berhasil. Dasar pendapat ini merujuk pada tidak disinggungnya hal-hal substansial dalam dialog tersebut. Mantan komandan FALINTIL L-7 alias Leki Nahak Fohorai Bo’ot yang diwawancarai Direito pada 9/2/2003 di desa Laivai, Lospalos, mengaku dirinya kurang puas atas dialog itu. Sebabnya, pembahasan dalam dialog tersebut tidak menyinggung hal-hal yang menurutnya mendasar. L-7 menyebut konflik antara kelompok Xanana Gusmão dengan beberapa orang pejuang lainnya seperti Kilik, Mauk Moruk, dan Ologari di hutan pada tahun 1983 sebagai salah satu masalah substansial yang tidak dibicarakan. Padahal menurut L-7, masalah itulah yang sesungguhnya melatarbelakangi berbagai aksi penentangan kelompok CPD-RDTL terhadap Xanana dan Pemerintah RDTL.

Sorotan lain datang dari Menteri Dalam Negeri, Rogério Tiago Lobato dan Presiden ASDT Fransisco Xavier do Amaral. Kepada Direito di kantornya pada 14/2/2003, Rogério Tiago Lobato mengatakan bahwa dirinya menyayangkan dialog tersebut hanya melibatkan CPD-RDTL. Menurutnya, berbagai persoalan yang marak terjadi selama ini bukan disebabkan oleh CPD-RDTL saja. Ada juga pihak lain ikut bermain di dalamnya. “Mengapa dialog harus diadakan dengan CPD-RDTL yang kemauannya tidak punya dasar yang kuat? Lebih baik dialog seperti itu diadakan dengan perkumpulan politik lain yang punya dasar kuat untuk membantu mendinamiskan politik di Timor Leste,” kata Menteri Dalam Negeri itu.

Presiden pertama RDTL yang sekarang menjabat Wakil Ketua Parlemen Nasonal, Fransisco Xavier do Amaral bahkan lebih keras menyatakan CPD-RDTL sebagai kelompok yang tidak jelas identitasnya karena mereka tidak mengakui dirinya sebagai kewarganegaraan Timor Leste. Jadi menurutnya tidak sepantasnya pemerintah atau presiden melakukan dialog dengan CPD-RDTL. “CPD-RDTL tidak pernah menerima kewarganegaraan Timor Leste; Tidak ikut registrasi UNTAET; Tidak mengikuti Pemilihan Majelis Konstituante dan bahkan melarang orang untuk mengikutinya, maka untuk apa saya sebagai salah satu negara berbicara dengannya” kata Xavier.

Dari dua pendapat itu mana yang tepat, tentu saja masih perlu dibuktikan dari semua aspek. Yang pasti bahwa sikap menuduh kelompok tertentu sebagai organisasi ilegal tanpa alasan hukum yang kuat adalah sikap yang mengabaikan asas praduga tak bersalah. Begitu juga melarang sebuah kelompok untuk berdialog dengan pemerintah adalah sikap yang tidak demokratis. Berdialog dengan pemerintah adalah bagian dari perwujudan hak partisipasi setiap warganegara dalam turut memecahkan masalah-masalah kenegaraan. Menyatakan dialog nasional yang lalu tidak bermanfaat adalah juga sikap yang tidak bijaksana. Karena bagaimanapun juga dialog tersebut barulah dilakukan untuk pertama kalinya.

Sekedar penyeimbangnya, pendapat Ketua Parlemen Nasional Fransisco Guterres “Lu-Olo” barangkali bisa dijadikan bahan renungan. “Dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan semua masalah politik antar elit dan antar masyarakat di negeri ini,” katanya kepada Direito. Bahwa dialog pada 25 Januari lalu belum menghasilkan hal konkret, itu harus dilihat sebagai sebuah proses awal yang tentu saja masih mengandung kekurangan. “Yang penting, semua orang harus melihat dialog sebagai sarana terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah nasional,“ lanjutnya. Ia menegaskan agar di masa mendatang, dialog diarahkan untuk membahas hal-hal substansial yang menyangkut kepentingan seluruh bangsa ini.

Nuno Rodriguez dari Sahe Institute for Liberation, sependapat bahwa dialog seharusnya dipandang sebagai cara menyelesaikan masalah. Ia mengkritik pendapat yang menyatakan bahwa dengan terselenggaranya pertemuan pada 25 Januari lalu dialog nasional sudah berhasil. “Dialog baru pada tahap awal. Dialog bisa dianggap selesai kalau sudah menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya,” katanya kepada Rogério Soares dari Direito. Menurutnya, agar masalah bisa diselesaikan dialog harus membuka akar dari masalahnya. “Kita tidak akan pernah menyelesaikan suatu masalah kalau menghindar dari akar masalahnya,” katanya.

Memang betul, acara dialog nasionaltidak seharusnya digunakan hanya untuk menjelaskan resolusi-resolusi PBB dan peran PBB di negara kita. Ada media lain yang lebih tepat untuk itu dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk sebuah dialog yang tidak menyentuh hal yang menjadi akar masalah yang membuat dilakukannya dialog itu. ***