Dialog Nasional yang diprakarsai oleh Presiden RDTL Xanana Gusmão dengan kelompok CPD-RDTL oleh berbagai kalangan dinilai banyak kelemahan. Masalah yang dibahas bukan masalah yang substansial bagi seluruh bangsa, dialognya tidak melibatkan banyak pihak, malah masalah CPD-RDTL sendiri juga tidak dibicarakan.

Menjelang berlangsungnya dialog nasional pada 25 Januari 2003 lalu, masyarakat nampak berada dalam satu barisan untuk mendukung dialog yang diprakarsai presiden Xanana Gusmão itu. Banyak orang yang saat itu percaya kalau dialog nasional yang akan diselenggarakan di bekas aula CNRT itu bakal menuntaskan pertentangan politik antara CPD-RDTL dengan para politisi di pemerintahan. Juga pertentangan antar elit politik yang lain. Karena keyakinan itu maka tidaklah salah, orang pun kemudian beramai-ramai mendukung dilaksanakannya dialog itu. Apa yang terjadi setelah dialog itu berakhir, kenyataannya lain. Dialog yang awalnya didukung oleh masyarakat akhirnya malah dikritik. Sumber kritikan terletak pada apa yang dinilai sebagai gagalnya dialog tersebut untuk menghasilkan solusi-solusi konkret.

Aksi di depan PAlacio do Governo, Dili (Foto Rogério Soares/Direito)

Menurut pantauan Direito, mereka yang mengkritik dialog itu boleh dibilang terdiri dari seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat biasa, para aktivis organisasi non-pemerintah hingga para pejabat tinggi pemerintah dan anggota Parlemen Nasional. Kepada Direito (14/02/03), Presiden Parlemen Nasional, Fransisco Guteres alias Lu-Olo mengaku dirinya sependapat dengan mereka yang mengatakan dialog nasional yang diprakarsai presiden Xanana itu tidak tidak mampu menghasilkan solusi konkret. Menurutnya hal itu terjadi karena peserta dan penyelenggara tidak mampu menjadikan hal-hal substansial sebagai masalah yang seharusnya didialogkan. “Saya heran sendiri, mengapa dialog nasional yang secara politis cukup bergengsi itu, malah hanya bisa digunakan untuk membahas hal-hal yang tidak penting, tidak serius dan tidak menyangkut langsung kepentingan keseluruhan bangsa dan negara ini,” kata Lu Olo di kantornya.

Perdebatan alot atas ide “Reajustamento” Konstitusional CPD-RDTL yang cukup banyak memakan waktu di dalam dialog itu, dianggap Lu Olo sebagai sebuah perdebatan yang tidak penting. Menurutnya, ide “reajustamento konstitusional” adalah sebuah penghalusan bahasa saja dari ide CPD-RDTL sebelumnya tentang restorasi total konstitusi RDTL tahun 1975. “Ide merestorasi total Konstitusi 1975 adalah ide yang tidak sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam konteks kemerdekaan sekarang. Ide itu tidak terlalu penting dan seharusnya jangan dijadikan topik bahasan dalam dialog nasional itu,” tegas Lu Olo.

Presiden FRETILIN ini juga menyesalkan bahwa dialog tersebut banyak membuang-buang waktu untuk tanya jawab dengan UNMISET (Misi Dukungan PBB di Timor Leste) tentang resolusi-resolusi PBB dan peran PBB di negara ini. Menurutnya, untuk mengetahui informasi tentang itu, orang bisa meminta langsung kepada orang-orang yang duduk di pemerintah.

Lalu apa masalah substansial yang seharusnya dibicarakan dalam dialog itu? Lu Olo menjelaskannya bahwa masalah rekonsiliasi nasional adalah salah satunya. Seharusnya konsep rekonsiliasi yang dijalankan selama ini dibahas dalam dialog itu agar bisa tahu apakah konsep seperti itu diterima rakyat atau tidak. Masalah lain yang dinilainya substansial juga adalah keamanan nasional di negara ini. Dialog nasional seharusnya membahas masalah ini dengan tujuan mengajak masyarakat untuk berpikir bersama dengan pemerintah dalam mencari konsep terbaik tentang bagaimana keamanan nasional ini bisa dijamin. Apakah setiap masalah di masayarakat harus selalu mendatangkan FDTL, ataukah diserahkan saja kepada polisi atau rakyat juga diminta berkontribusi menjaga keamanan nasional itu?

Dialog Pemerintah dengan CPD-RDTL di GMT, Dili (Foto Rogério Soares)

Isu substansial lainnya adalah tentang apa konsep pembangunan terbaik yang harus diterapkan di negara ini agar hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Apakah pembangunan itu harus berakhir dengan situasi seperti yang dialami rakyat Indonesia yang justru menimbulkan jurang yang besar antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin yang semakin hari semakin bertambah miskin saja. “Janganlah orang saling mencubit saja harus kita selesaikan dengan melakukan dialog nasional. Lama-lama pekerjaan kita di negara ini hanya berdialog dan berdialog terus tanpa kita sendiri tahu kejelasan tujuan dialog itu sendiri. Tujuanya saja tidak tahu apalagi hasilnya. Pekerjaan lain bisa terbengkalai akhirnya,” kata Lu-Olo dengan nada tawa.

Sementara itu, L-7 alias Nahak Leki Fohorai Bo’ot yang ditemui Direito di lahan persawahanya di Laivai, Lospalos (9/2/03) menyatakan ketidakpuasanya atas dialog itu. Ia mengatakan bahwa dialog nasional seharusnya juga membahas masalah terkait konflik internal di tubuh FALINTIL di hutan pada tahun 1983. Konflik yang dimaksudnya adalah konflik antar Xanana versus Kilik, Mauk Moruk, dan Ologari Assuwain. Konflik ini berakhir dengan hilangnya Kilik, yang saat itu menjadi Chefe do Estado Maior (Kepala Staf) FALINTIL secara misterius di hutan dan menyerahnya Mauk Moruk dan Ologari yang masing-masing menjabat Primeiro dan Segundo Comandante Brigada Vermelha (Brigade Merah) pada 1983. L-7, yang terakhir menjadi Segundo Comandante Região III ini mengatakan bahwa konflik-konflik masa lalu yang belum diselesaikan itulah yang sebenarnya melatarbelakangi berbagai aksi penentangan terus-menerus CPD-RDTL terhadap Xanana dan Pemerintah pimpinan FRETILIN sekarang.

Menteri Dalam Negeri, Rogério Tiago Lobato yang pernah disebut-sebut dekat dengan berbagai kelompok bekas pejuang yang tidak puas, mengatakan bahwa dirinya menyesalkan mengapa dialog nasional itu tidak mampu membahas hal-hal yang substansial. Menurutnya, itu terjadi karena dialog nasional dirancang tanpa banyak melibatkan pihak lain dalam mendiskusikan konsepnya. “Perangcang dan peserta dialog itu seharusnya juga melibatkan asosiasi politik lain atau kelompok lain, selain dari CPD-RDTL sendiri, agar konsepnya bisa memenuhi syarat kelayakan sebagai sebuah dialog yang betul-betul ditujukan untuk menyelesaiakn masalah-masalah yang substansial. Saya pikir semakin beragam yang terlibat di dalamnya, semakin terbuka peluang untuk membahas masalah substansial dalam dialog itu,” kata salah seorang pendiri FALINTIL ini kepada Direito.

Pendapat senada juga di sampaikan Xavier do Amaral, Presiden RDTL pertama yang sekarang menjadi Wakil Presiden Parlemen Nasional. Proklamator kemerdekaan RDTL 28 November 1975 itu juga mengatakan dirinya kurang puas karena dialog tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan status dialog itu tidak jelas sebagai dialog nasional. Karena pesertanya hanya terdiri dari kalangan CPD-RDTL dan FRETILIN, menurutnya dialog tersebut lebih tepat disebut sebagai dialog bilateral antara CPD-RDTL dengan FRETILIN. Dialog nasional menurut Xavier do Amaral adalah dialog yang melibatkan semua kelompok yang saling bertentangan.

Presiden partai ASDT ini juga menilai bahwa dialog itu tidak membahas hal-hal yang substansial. “Hanya masalah-masalah yang punya kaitan langsung dengan kebutuhan seluruh bangsa dan yang berhubungan dengan upaya perbaikan kondisi nyata di negara inilah yang seharusnya dijadikan bahan dialog dalam dialog nasional kemarin,” tegasnya.

Mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah adalah prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi. Begitupun kritikan terhadap dialog nasional itu adalah bagian dari proses demokrasi. Jika begitu, sorotan kritis pada dialog nasional yang diprakarsai Presiden Xanana Gusmão kemarin haruslah dilihat secara positif untuk tujuan perbaikan pada dialog-dialog mendatang. Itu jika orang masih menganggap penting untuk melakukannya lagi. Satu hal yang cukup positif yang diperoleh Direito dari mereka yang mengkritik dialog tersebut adalah adanya niat baik dari mereka untuk memperbaiki dialog sejenis yang akan dilakukan di masa depan.

Kepada Direito, mereka semua mengaku merasa berkepentingan untuk menjadikan setiap dialog nasional sebagai sarana penyelesaian masalah-masalah utama di negara ini. Bukti niat baik itu juga diungkapkan dalam bentuk pengakuan mereka atas adanya beberapa masalah besar selama ini yang tidak terselesaikan karena diabaikan begitu saja. Selain itu, mereka menyatakan kesedian untuk terlibat dalam dialog lain untuk membahas masalah-masalah yang mungkin saja berkaitan dengan diri mereka. ***