Presiden pertama RDTL menilai dialog yang diadakan Januari lalu bukan dialog nasional karena tidak membahas masalah nasional dan pesertanya tidak mewakili seluruh golongan masyarakat. Berikut petikan wawancaranya dengan Rogério Soares dan Oscar da Silva dari Direito.

Bagaimana pandangan anda mengenai dialog nasional yang sudah dilakukan?
Dialog yang telah dilakukan itu oleh semua orang dan semua media massa disebut dialog nasional. Tetapi kita tidak tahu apa materinya dan tujuannya. Saya juga mendapatkan undangan dari Presiden RDTL. Jadi saya kira Presiden RDTL yang merencanakan dan mengorganisir dialog itu. Undangan itu bukan datang dari CPD-RDTL, sehingga membuat saya juga bertanya-tanya. Tetapi karena undangan datang dari presiden RDTL maka saya pikir undangan itu untuk kita semua. Mungkin akan berbicara mengenai situasi nasional, masa depan bangsa, dan melihat kembali masa lalu. Tetapi setelah saya sampai di sana tidak seperti yang saya pikirkan. Dalam dialog itu saya melihat dua kelompok. Seolah-olah dialog itu antara CPD-RDTL dengan FRETILIN. Dari cara mereka mengambil tempat duduk juga secara sendiri-sendiri kelompoknya. Jadi dialog itu antara CPD-RDTL dengan FRETILIN, bukan dialog nasional.

Mengenai dialogi saya sudah pernah mengatakan di Parlemen Nasional bahwa dialog itu tidak saya anggap dialog nasional. Kalau dialog nasional, semua partai politik, semua tokoh masyarakat datang duduk bersama membahas semua masalah dalam segala bidang. Tetapi ini tidak, hanya dua kelompok yang datang melakukan dialog, dua kelompok itu yang saling bertukar pikiran. Semua orang lain yang datang hanya sekedar mendengar, termasuk saya. Ini bukan dialog nasional!

Saya melihat baik-baik, maka saya mencurigai dialog ini dilakukan oleh CPD-RDTL atau Presiden RDTL atau mereka berdua yang merencanakan semua ini. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang masih di udara, belum terjawab. Kalau Presiden RDTL yang mengorganisir, ini tidak pantas, sebab ini bukan tugas Presiden. Presiden mengatakan demokrasi, tetapi ini bukan caranya untuk menghidupkan demokrasi. Demokrasi ada aturan yang artinya rakyat sebagai satu warganegara duduk bersama melakukan dialog untuk menyelesaikan masalahnya.

Kita melakukan dialog nasional karena ada suatu masalah nasional. Sekarang kita melakukan dialog nasional dengan orang yang tidak mengakui dirinya sebagai warganegara Timor Leste. CPD-RDTL tidak pernah menerima kewarganegaraan Timor Leste, tidak ikut registrasi UNTAET, tidak mengikuti pemilihan umum Majelis Konstituante dan bahkan melarang orang untuk mengikutinya.

Francisco Xavier do Amaral (Foto Rogerio Soares/Direito)

Presiden sebagai kepala negara, pergi berbicara dengan kelompok yang tidak mengakui sebagai warganegara Timor Leste. Itu bukan pergi bermain atau pergi pasiar sehingga tidak memperhitungkan dampak positif dan negatifnya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya masih bingung.

Dialog nasional seharusnya melibatkan semua yang terlibat dalam resistensia sampai sekarang. Apa sebenarnya di balik semua itu?
Ada udang dibalik batu. Mungkin mereka mempunyai ide yang lain. Sebab semua diundang ke dialog itu yang semestinya kalau ada yang bertanya masalah apa kepada siapa, dia akan menjawab. Tetapi mereka di sana melakukan dialog dua arah dari CPD-RDTL ke FRETILIN. Karena di sana sudah terbagi kelompok sendiri-sendiri, dari kelompok CPD-RDTL dan kelompok FRETILIN, termasuk di dalamnya Mari Alkatiri. Ini suatu permainan. Permainannya saja tidak menjadi masalah. Tetapi bisa berakibat fatal bagi bangsa dan negara. Pemerintah Fretilin kadang tidak punya pandangan. Lihat dulu, siapa orang yang kita mau bicara dengannya. Dia datang bicara mewakili siapa dan apa yang ingin dia bicarakan. Jangan hanya sembarangan berbicara dengan setiap orang yang datang. Saya sudah memberikan pandangan saya di Parlemen bahwa saya tidak mengetahui dan tidak menyetujui dialog itu. Bagi saya dialog itu hanya membuang waktu dengan duduk bersama yang hanya memboroskan uang.

Kalau memang ada masalah nasional yang harus diselesaikan melalui dialog nasional, yang mengorganisir harus orang-orang yang netral?
Semestinya begitu, tetapi ini kan rekayasa. Rekayasa adalah kotor. Orang berbuat apa saja yang hanya menunjukkan suatu simbol tetapi tidak tahu apa yang dibuatnya. Dan sekedar hanya membuat kekacauan.

Seharusnya orang-orang yang berkepentingan mengadakan koordinasi dengan kedua uskup. Saya sangat setuju kalau kedua uskup atau salah satunya yang mengadakan dialog.

Apa dialog itu masih ada lanjutannya?
Pasti ada lanjutannya. Tetapi kita tidak tahu ke mana arahnya. Saya bisa mengatakan bahwa ke manapun lanjutannya pasti akan membuat kacau bangsa dan negara. Akan menimbulkan keributan, menimbulkan sesuatu yang tidak jelas. Kita hanya melegitimasi sesuatu yang tidak legal. ***