Sejak memegang kekuasaan pada 20 Mei 2002 lalu, Dewan Menteri RDTL yang dipimpin Perdana Menteri Marí Alkatiri, tidak pernah lepas dari kritik Kritik semakin meningkat baik dari partai-partai politik oposisi maupun kalangan lain ketika pemerintah menjalankan programnya yang dikenal sebagai “governasaun aberta” (pemerintahan terbuka) di distrik-distrik. Kegiatan ini tidak lain adalah serangkaian kegiatan dialog yang melibatkan sebagian besar anggota Dewan Menteri dengan rakyat di sejumlah distrik. Program ini kali pertama dilakukan di Distrik Viqueque pada Februari 2003, dilanjutkan lagi di Maliana dan Manufahi, dan sekarang masih berlangsung di distrik-distrik lain.

Yang dibicarakan dalam program governasaun aberta itu beragam, mulai dari kesulitan ekonomi sehari-hari yang dihadapi rakyat hingga persoalan-persoalan politik tingkat nasional yang oleh rakyat dianggap sering memperkeruh suasana di desa-desa. Dalam kegiatan itu, rakyat mengungkapkan masalahnya dan pemerintah menanggapinya sambil menyampaikan informasi tentang perkembangan pemerintah.

Tetapi dengan adanya kegiatan itu, golongan oposisi di Parlemen Nasional bereaksi sinis. “Kegiatan ini hanya menghambur-hamburkan uang dan tenaga,” kata Fernando Araújo (Lasama), ketua Partido Democratico. Pemerintah juga dituduh telah mengurangi peran pemerintah lokal di tingkat distrik ke bawah. Menurut golongan oposisi, asas desentralisasi yang dijamin dalam konstitusi telah dilanggar oleh pemerintah. Bahkan oposisi yakin kalau pemerintah tidak akan mampu menghasilkan apa-apa dari kegiatan tersebut. Karena, kegiatan itu lebih mirip dengan kampanye partai politik ketimbang sebuah dialog partisipatif antara pemerintah dengan rakyat. Sebagian bahkan menyamakan kegiatan governasaun aberta dengan “Safari Ramadhan” yang dulu di Indonesia dilakukan oleh pemimpin Golkar untuk mencari dukungan jauh sebelum masa kampanye dimulai.

Demonstrasi Mempertanyakan Peran Pemerintah RDTL (Foto Rogério Soares/Direito)

Pemerintah pun langsung menanggapi semua kritikan yang datang. “Fernando Lasama ne’e hemu tua botir hira ona mak koalia arbiru deit ne’e,” begitu serangan balik Perdana Menteri terhadap kaum oposisi. Sementara salah seorang pengurus teras FRETILIN, José Reis, dalam konferensi pers Comite Central FRETILIN (7/4/03) untuk menangapi kritik terhadap pemerintah mengatakan, “Jika oposisi bisa melakukan mujizat, maka FRETILIN akan segera menyerahkan kekuasaan kepada oposisi,” katanya. Menurut Reis yang juga anggota Parlemen Nasional itu, siapapun yang menguasai pemerintah sekarang tidak akan secara cepat dan gampang memecahkan semua persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Sambil merujuk pada pengalaman negara lain, Reis menyebutkan bahwa proses pemecahan atas semua persoalan itu memakan waktu dan tenaga.

Kritik yang disampaikan kalangan oposisi dan tanggapan balik dari pihak pemerintah malah keluar dari permasalahan. Dalam hal governasaun aberta, masalahnya bukanlah apakah pemerintah yang dikuasai FRETILIN mampu atau tidak dan apakah partai-partai oposisi akan lebih baik nantinya. Masalah intinya adalah apakah kegiatan tersebut cocok dengan keinginan kita bersama tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan. Dalam hal ini, apakah pemerintah seharusnya dijalankan dengan membangun dialog terus-menerus dengan rakyat atau apakah rakyat cukup menyuarakan keinginannya melalui pemilihan umum dan setelah itu semua persoalan bangsa dan negara menjadi urusan pemerintah, dalam hal ini Dewan Menteri, Parlemen Nasional, dan Presiden Republik saja.

Dari segi ini, pendapat yang dikemukakan Nuno Rodriguez, koordinator Sahe Institute for Liberation, perlu kita perhatikan. Dalam wawancara dengan Rogério Soares dari Direito, ia mengatakan bahwa kegiatan governasaun aberta cukup baik karena terjadinya pertemuan langsung antara pemerintah dengan rakyat. “Sejak masa pemerintahan transisi UNTAET, hubungan rakyat dengan pemerintah sudah cukup timpang. Karena itulah kegiatan governasaun aberta sangat penting dalam konteks memecahkan masalah ketimpangan itu,” kata Rodriguez.

Hal senada juga dikatakan Drs.Valentin Ximenes MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL). Pakar ilmu politik yang cukup kritis terhadap perkembangan politik tanah air itu mengatakan bahwa kegiatan governasaun aberta adalah satu langkah awal yang baik dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dengan rakyat (Timor Post, 1/3/03). Menurutnya melalui governasaun aberta, pemerintah menunjukkan komitmennya dan sadar bahwa sebagai sebuah institusi yang berasal dari rakyat, pemerintah harus mengabdi kepada rakyat.

Duarte Baros, seorang penduduk Distrik Bobonaro yang ditemui Direito di Maliana juga berpendapat bahwa program governasaun aberta adalah hal yang baik. “Menurut kami, ini hal yang baik, karena pemerintah datang kepada rakyat dan mengatakan apa yang sedang dilakukan pemerintah. Itu sangat kami harapkan karena kami rakyat kecil di basis sangat perlu mengetahui perkembangan pemerintah sekarang,” katanya. Menurutnya, banyak orang desa selama ini terus bekerja sambil menunggu program pemerintah. “Sekarang datang kesempatan untuk menyampaikan kesulitan yang kami hadapi kepada pemerintah,” ucapnya.

Hal itu memang jelas, sejak awal dicetuskan dan dilaksanakannya program governasaun aberta, pemerintah memang sudah menjelaskan tentang tujuan dan maksudnya. Menurut pemerintah, kegiatan governasaun aberta dilakukan untuk melihat dan mendengarkan langsung realitas kehidupan dan tuntutan rakyat. Fakta yang ditemukan dalam kegiatan tersebut, akan digunakan pemerintah sebagai referensi dalam menentukan program prioritas pembangunan yang akan dibuat pemerintah. Dengan begitu, prioritas pembangunan yang akan ditentukan, berpijak pada hasil temuan lewat program governasaun aberta itu. ***