Pemerintah dan oposisi berbantahan tentang “pemerintahan terbuka.” Namun menurut Nuno Rodrigues, kemungkinan keduanya tidak paham tentang yang diperlukan oleh bangsa ini. Berikut petikan wawancaranya dengan Rogério Soares dari Direito.

Dulu pada masa perjuangan selalu ada hubungan antara pemimpin dan rakyat, sehingga rakyat tahu apa yang dilakukannya untuk membebaskan bangsa ini. Setelah kemerdekaan, terutama pada pemerintahan transisi tidak ada lagi hubungan itu. Pemerintahan lebih terkonsentrasi di Dili, informasi tidak sampai ke basis. Setelah UNTAET keluar, kita memegang sendiri pemerintahan. Rakyat tetap berharap para pemimpin turun ke basis untuk memberikan informasi, supaya rakyat bisa mengerti proses sekarang ini. Dari segi ini, upaya pemerintah ke desa-desa bisa menjawab apa yang diharapkan oleh rakyat. Ini baik, karena rakyat bisa tahu dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dari segi lain, pemerintah harus banyak mendengar dari rakyat, supaya tahu masalah dan apa yang dirasakan rakyat. Kalau tidak, seolah-olah pemerintah yang tahu segalanya. Rakyat hanya menerima dan menunggu. Ini akan membuat pemerintah tidak tahu pasti keadaan rakyat.

Dulu semua menuntut pemerintah turun ke basis. Banyak pihak, terutama partai-partai oposisi mengkritik pemerintah yang hanya terpusat di Dili. Sekarang, pemerintah yang dipegang oleh Fretilin, turun ke basis untuk mendengarkan dan melihat langsung keadaan rakyat, partai-partai oposisi protes lagi. Mereka khawatir dan menuduh Fretilin memulai kampanye sebelum waktunya untuk pemilihan umum mendatang.

Nuno Rodriques (Foto Rogerio Soares/Direito)

Kemungkinan partai-partai oposisi maupun pemerintah belum memahami demokrasi partisipatif. Semua harus duduk bersama untuk merumuskan konsep demokrasi partisipatif yang harus kita terapkan untuk membangun bangsa. Pembangunan yang baik harus melalui demokrasi partisipatif, karena seluruh rakyat terlibat langsung dalam semua proses pembangunan.

Satu hal yang perlu diingat, sistem sekarang ini semuat diciptakan oleh UNTAET. Kita hanya melanjutkan. Karena itu, kita harus duduk bersama merumuskan sistem pemerintahan kita. Demokrasi partisipatif adalah konsep yang sangat cocok dengan kita. Konsep ini sangat dekat dengan pengertian ukun rasik an.

Kalau mengajukan kritik harus jelas, jangan hanya asal berbeda dengan pemerintah, tetapi tidak ada alasan yang jelas. Sepertinya mereka tidak tahu apa yang baik bagi rakyat. Apa saja yang dibuat pemerintah mereka tidak setujui, termasuk pemerintahan terbuka. Padahal kita memerlukan pemerintahan terbuka, bukan pemerintahan yang tertutup. Mereka katakan menghabiskan biaya, tetapi saya kira semua telah dialokasikan sebelumnya. Mengenai pengurangan kekuasaan pemerintah lokal, saya kira jelas bahwa struktur pemerintahan tingkat lokal masih belum tersusun baik. Sekarang baru memilih koordinator subdistrik dan baru memikirkan untuk pemilihan chefe suco dan aldeia. Saya kira pada kondisi sekarang tidak mengurangi kekuasaan pemerintah lokal, apa lagi menghilangkannya.

Mendengarkan rakyat di desa-desa itu jangan dijadikan seperti proyek. Sekali pergi ke desa-desa selesai. Pergi berdialog ke desa-desa adalah tahap awal. Yang harus dilanjutkan pemerintah dengan menyusun dan menjalankan program yang bisa menjawab masalah-masalah rakyat. Tetapi bukan berarti pemerintah yang harus menjawab semua masalah, sedang rakyat tinggal menunggu saja. Pemerintah harus mengidentifikasi masalah dan mencarikan jalan keluar dengan melibatkan rakyat. Rakyat harus aktif dalam menyelesaikan masalah. Kalau tidak seperti itu, bukan pemerintah terbuka.

Pemerintahan terbuka adalah suatu proses yang setiap hari kita lakukan, bukan satu bulan ke satu distrik kemudian satu bulan lagi ke distrik lain. Yang terpenting adalah adanya proses pemerintahan dalam mana semua orang bisa partisipasi. Dialog dengan penduduk desa harus dilakukan agar pemerintah bisa mengidentifikasi masalah dan apa yang menjadi prioritas menurut rakyat. Selanjutnya pemerintah melibatkan semua pihak menyusun dan menjalankan program.

Yang terpenting sekarang bukanlah Dewan Menteri harus terus-menerus ke desa, tetapi bagaimana kita menciptakan sistem di desa-desa yang memungkinkan penduduk desa bisa mengambil keputusan dan melakukan sesuatu untuk menjawab masalah mereka sendiri. Inilah hal yang terpenting dari pemerintahan terbuka. Harus ada suatu sistem yang memungkinkan rakyat mengambil keputusan untuk memajukan kehidupan mereka, terlibat dalam pelaksanaan dan pemantauannya. Sistem ini dasarnya adalah dialog. ***